Jakarta, Lahatsatu.com – Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) dilaporkan masih berada di Selat Hormuz. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tengah mengupayakan jalur diplomasi untuk membebaskan kedua kapal tersebut.
"Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Bahlil menambahkan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jika upaya diplomasi tidak membuahkan hasil. Alternatif sumber pasokan minyak mentah dari luar Selat Hormuz telah diidentifikasi. "Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Sudah dapat. Kita sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang itu problem tapi bukan sesuatu itu masalah yang sangat penting," terangnya.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui Vice President Corporate Communication, Muhammad Baron, memastikan bahwa kondisi kapal dan seluruh awak dalam keadaan aman. Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, untuk mengamankan aset perusahaan dan keselamatan para awak kapal.
"Sampai dengan saat ini kondisi masih aman. Kami berkoordinasi dan berterima kasih kepada seluruh stakeholder, baik dari Kementerian Luar Negeri maupun pihak-pihak terkait yang bisa menyampaikan atau mengamankan aset kami dan para awak yang berada di sana," kata Baron di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Baron menjelaskan, sebenarnya ada empat kapal Pertamina yang berada di sekitar kawasan Selat Hormuz. Namun, dua kapal tanker lainnya telah berhasil keluar dari selat tersebut. Pertamina terus memantau perkembangan situasi dan berkomitmen untuk menjaga keselamatan awak kapal serta aset perusahaan.
"Memang benar ada dua kapal Pertamina yang masih berada di sana. Jadi ada empat tapi yang dua berada di luar Selat Hormuz. Jadi saat ini kami terus memantau dan memastikan yang pertama adalah keselamatan dari para kawak kapal, kemudian juga terkait dengan aset kapal yang berada di sana," ujar Baron.
