lahatsatu.com – Suasana malam di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, tampak jauh dari kata tenang. Alih-alih tertata rapi di dalam gedung, ribuan pedagang justru terlihat memenuhi area pelataran hingga meluber ke badan jalan utama. Pemandangan ini menjadi potret nyata kesemrawutan yang telah berlangsung selama puluhan tahun di pusat distribusi pangan tersebut.
Hingga Sabtu malam (14/11/2026), aktivitas jual beli masih terpusat di luar bangunan resmi. Para pedagang lebih memilih mendirikan tenda-tenda darurat menggunakan terpal yang disangga oleh tiang kayu seadanya. Kondisi ini menciptakan pemandangan yang kontras; di bawah temaram lampu gantung, berbagai komoditas pangan seperti sayur-mayur, buah-buahan, daging, hingga kerang hijau digelar di atas permukaan jalan yang seringkali basah dan becek.
Kepadatan lapak liar ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berdampak langsung pada kelancaran arus lalu lintas. Ruang gerak kendaraan menjadi sangat terbatas, memaksa pengendara sepeda motor hingga truk-truk besar pengangkut logistik untuk melaju dengan kecepatan sangat rendah. Para pengemudi harus ekstra waspada saat membelah kerumunan orang dan kendaraan di tengah sempitnya akses jalan.
Bagi para pengunjung, menavigasi area pasar pun menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus berdesakan di celah-celah sempit di antara deretan lapak untuk sekadar melihat atau membeli barang dagangan. Situasi ini mencerminkan persoalan menahun yang seolah sulit diurai, mengingat pola perdagangan di luar gedung ini sudah mengakar selama lebih dari 60 tahun.
Menyikapi kondisi yang kian memprihatinkan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengambil langkah tegas. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah memberikan instruksi khusus untuk mempercepat proses penataan kawasan tersebut. Fokus utamanya adalah mendorong para pedagang agar segera membongkar lapak di luar dan kembali menempati los resmi yang telah disediakan di dalam gedung pasar.
Agar proses transisi ini tidak menimbulkan gejolak sosial, Pemprov DKI mengedepankan pendekatan yang humanis melalui dialog langsung dengan para pedagang. Sebagai bentuk dukungan nyata dalam masa perpindahan, pemerintah menawarkan kebijakan insentif berupa pembebasan biaya sewa selama enam bulan pertama bagi pedagang yang bersedia pindah ke dalam gedung.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jalan tengah untuk menertibkan kawasan tanpa mematikan mata pencaharian warga. Kini, publik menanti apakah kebijakan relokasi ini mampu mengubah wajah Pasar Kramat Jati menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi semua pihak.
