Bandung – Karyawan eFishery menggelar aksi di kantor pusat mereka di Bandung hari ini, Kamis (23/1), untuk menuntut transparansi dari manajemen terkait dugaan penggelapan dana dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Aksi yang dimulai pukul 12.00 WIB ini diinisiasi oleh Serikat Pekerja Manajemen dan Tenaga Kerja (SPMTN) eFishery sebagai bentuk protes atas minimnya komunikasi dari manajemen pasca pemberhentian sementara CEO dan CPO perusahaan.
"Sejak gonjang-ganjing pendiri diberhentikan hingga kini, tak ada town hall yang digelar manajemen untuk berkomunikasi dengan karyawan. Oleh karena itu, SPMTN mengadakan town hall darurat," ungkap pesan yang beredar di kalangan karyawan eFishery.
Aksi ini difokuskan pada isu dugaan penggelapan dana yang pertama kali diungkap oleh DealStreetAsia pada 15 Desember 2024. Dugaan tersebut muncul setelah eFishery memberhentikan sementara Gibran Huzaifah dari jabatan CEO dan Chrisna Aditya dari posisi CPO. Adhy Wibisono dan Albertus Sasmitra ditunjuk sebagai CEO dan CFO interim.
Laporan investigasi awal yang bocor menyebutkan adanya dugaan penggelembungan dana perusahaan hingga US$ 600 juta atau sekitar Rp 9,8 triliun (kurs Rp 16.331 per US$) selama periode Januari-September 2024. Sumber Bloomberg dan Straits Times menyebutkan investigasi ini bermula dari laporan whistleblower yang mempertanyakan akurasi laporan keuangan perusahaan.
Berdasarkan rancangan laporan setebal 52 halaman yang beredar di kalangan investor dan ditinjau oleh Bloomberg News, dugaan penggelembungan dana tersebut meliputi pembengkakan pendapatan hampir US$ 600 juta dalam sembilan bulan hingga September 2024. Jika benar, angka tersebut menunjukkan lebih dari 75% dari total pendapatan yang dilaporkan adalah palsu. Laporan tersebut juga menyebutkan adanya dugaan pembengkakan angka pendapatan dan laba selama beberapa tahun sebelumnya. Karyawan eFishery menuntut penjelasan dan transparansi penuh terkait isu ini dari manajemen.
