Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memberikan teguran keras terhadap gaya hidup sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai berlebihan dan tidak mencerminkan efisiensi anggaran. Sorotan utama tertuju pada penggunaan protokol berlebihan, termasuk melibatkan istri dalam urusan pekerjaan di kantor.
Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menggalakkan reformasi birokrasi di jajaran direksi BUMN. Ia menegaskan bahwa budaya kerja yang kurang profesional dan pemborosan harus dihentikan.
"Saya tidak suka melihat direksi dengan protokol berlebihan, bahkan melibatkan istri. Ini tidak boleh terjadi lagi," ujar Dony dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Dony menambahkan, keberadaan protokol yang terlalu banyak tidak relevan bagi direksi BUMN yang seharusnya fokus mengabdi kepada negara. Ia mencontohkan, para pemimpin perusahaan besar di luar negeri pun tidak memiliki pengawalan sebanyak itu.
"Saya bertemu banyak CEO di dunia, tidak ada yang punya protokol sampai 10 orang atau ajudan 8 orang. Kita ini pegawai negara, ini hanya pekerjaan," tegasnya.
Dony bahkan menceritakan pengalamannya mengusir ajudan direksi BUMN yang memenuhi kantor Danantara saat kunjungan salah satu direksi. Ia merasa terganggu dengan keramaian yang tidak perlu.
Meski demikian, Dony mengapresiasi perubahan positif yang mulai ditunjukkan oleh beberapa direksi BUMN. Ia menyebutkan, sudah ada direksi yang datang ke Danantara tanpa pengawalan, yang menurutnya merupakan kemajuan signifikan.
Selain masalah protokol, Dony juga mengingatkan agar para istri direksi tidak ikut campur dalam urusan kantor. Ia menekankan bahwa BUMN bukanlah warisan keluarga yang bisa diatur sesuka hati.
"Saya tidak ingin istri ikut menentukan gorden, penyanyi, atau acara kantor. Ini kantor, bukan warisan orang tua," pungkasnya.
