lahatsatu.com – Pemerintah secara resmi mengumumkan langkah darurat untuk menjaga stabilitas pangan nasional dengan menyalurkan bantuan beras dalam skala besar. Kebijakan ini menyasar jutaan warga yang masuk dalam kategori ekonomi rentan, yakni kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4. Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat terhadap fluktuasi harga beras di pasar yang kian merangkak naik.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa total stok beras yang telah disiapkan pemerintah mencapai angka fantastis, yakni 1 juta ton atau setara dengan 1 miliar kilogram. Jumlah bantuan yang masif ini diproyeksikan akan menjangkau sekitar 33,2 juta jiwa penerima manfaat di seluruh penjuru Indonesia.
Saat melakukan peninjauan langsung terhadap penyaluran bantuan pangan periode Oktober hingga Desember 2026 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Zulhas menegaskan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok di tengah tantangan iklim yang tidak menentu.
"Kami telah menyiapkan 1 juta ton beras untuk membantu 33,2 juta penerima manfaat. Ini adalah upaya nyata pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat," ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).
Terkait mekanisme pembagiannya, pemerintah telah menyusun skema yang memudahkan masyarakat. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan jatah beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya. Bantuan ini akan diberikan untuk periode tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Menariknya, agar distribusi lebih efisien, bantuan tersebut akan dirapel atau diberikan sekaligus dalam satu waktu, sehingga setiap keluarga akan menerima total 30 kilogram beras.
Zulhas menjelaskan bahwa keputusan untuk memperpanjang masa bantuan ini diambil setelah melakukan evaluasi mendalam. Sebelumnya, program bantuan pangan dijadwalkan berakhir pada September, namun kondisi lapangan menuntut adanya tambahan durasi dan volume.
Kondisi darurat ini dipicu oleh fenomena musim kemarau panjang yang menyebabkan banyak lahan pertanian mengalami gagal panen. Dampaknya, pasokan beras di pasar berkurang dan memicu lonjakan harga beras kualitas premium yang kini semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kecil.
"Ini adalah kategori bantuan darurat karena dampak musim kemarau yang sangat terasa pada sektor pertanian. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, dan saat ini hanya tinggal menunggu proses administrasi pencairan anggaran yang diperkirakan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan," tambahnya.
Ia pun menginstruksikan kepada Perum Bulog dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bergerak cepat. Zulhas berharap dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan, distribusi bantuan sudah mulai menyentuh tangan masyarakat. Selain itu, ia juga menitipkan pesan kepada para kepala daerah, mulai dari Gubernur hingga Wali Kota, agar memberikan perhatian ekstra pada sektor pertanian demi menjaga stabilitas pangan di wilayah masing-masing.
