lahatsatu.com – Upaya pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil mengamankan sedikitnya 1,7 miliar batang rokok ilegal hingga periode Oktober 2026. Angka fantastis ini mencerminkan peningkatan drastis sebesar 79,8 persen jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa penindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjaga penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Namun, di balik tindakan represif berupa penyitaan, pemerintah sebenarnya lebih mengedepankan pendekatan persuasif agar para pelaku usaha rokok ilegal mau beralih menjadi pelaku usaha yang patuh hukum.

Dalam sebuah forum finansial yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Kamis (19/11/2026), Suahasil menekankan pentingnya integrasi para produsen ilegal ke dalam sistem formal. Ia berharap para pelaku usaha tersebut tidak lagi beroperasi di bawah tanah, melainkan masuk ke dalam sistem legal dengan kewajiban membayar cukai sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Kita mengharapkan sebenarnya yang ilegal ini masuk saja ke dalam sistem, lalu kemudian ikut membayar cukai," ujar Suahasil di hadapan para peserta Financial Forum 2026.
Meskipun memberikan harapan tersebut, Suahasil belum memberikan rincian teknis mengenai bagaimana skema transisi ini akan dijalankan. Publik masih menunggu kejelasan apakah pemerintah akan menerapkan skema tarif cukai khusus yang lebih ringan bagi mereka yang ingin melakukan "pensiun" dari dunia ilegal, atau tetap memberlakukan tarif standar yang selama ini berlaku bagi produsen legal.
Langkah strategis ini tampaknya sudah mulai dirancang jauh-jauh hari. Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mencetuskan gagasan mengenai pengenaan tarif cukai khusus bagi produsen rokok ilegal dalam negeri yang ingin melakukan legalisasi. Rencananya, para produsen ini akan diarahkan untuk bergabung ke dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai jalan tengah agar para produsen dapat beroperasi secara legal namun tetap memiliki daya saing. Target implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai berjalan pada awal Desember 2026. Terkait besaran tarif yang akan dikenakan, pemerintah mengaku masih melakukan perhitungan matang agar kebijakan tersebut efektif namun tetap dapat diterima oleh para pelaku usaha.
"Masih kita diskusikan, tapi harusnya Desember awal sudah jalan semuanya. Beberapa daerah sedang membangun kawasan industri," kata Purbaya dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Dengan adanya rencana pembentukan kawasan industri khusus ini, pemerintah berharap dapat memetakan seluruh produsen tembakau secara lebih akurat, sekaligus meminimalkan celah peredaran barang ilegal yang selama ini merugikan pendapatan negara dari sektor cukai.




