Jakarta – Rencana pemerintah untuk meningkatkan anggaran pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat eselon I di tahun depan menuai kritik tajam. Alokasi dana untuk mobil dinas kini mencapai Rp 931.648.000, naik signifikan dari sebelumnya Rp 878.913.000, atau bertambah sekitar Rp 52,7 juta. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan ini menjadi perdebatan di tengah upaya pemerintah yang tengah gencar melakukan efisiensi anggaran. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai wajar jika publik mempertanyakan kebijakan ini. Pasalnya, kenaikan anggaran mobil dinas terjadi bersamaan dengan pemangkasan anggaran lain, seperti penghapusan uang saku rapat halfday dan rencana penghapusan uang saku rapat fullday bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kenaikan anggaran kendaraan dinas di tengah penghapusan uang saku untuk PNS rapat halfday dan fullday pasti akan dipertanyakan oleh publik," ujar Wahyudi kepada detikcom. Ia menambahkan bahwa efisiensi seharusnya menyasar pos-pos anggaran yang kurang produktif atau berlebihan secara proporsional, bukan hanya memangkas anggaran di level staf.
Wahyudi menyoroti adanya standar ganda dalam pelaksanaan efisiensi. Ia mencontohkan rekrutmen tenaga ahli oleh pejabat publik dengan fasilitas yang hampir setara menteri. Menurutnya, anggaran untuk hal tersebut jauh lebih besar daripada penghematan dari penghapusan uang saku rapat PNS.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Mohamad Fadhil Hasan, menilai desain dan implementasi program efisiensi anggaran belum jelas, sehingga menimbulkan kontradiksi. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang efektif dan memiliki dampak besar terhadap perekonomian, serta yang kurang efektif dan efisien. Fadhil juga menekankan pentingnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas bagi Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah, agar pendekatan efisiensi menjadi komprehensif dan tidak sektoral.
Wahyudi menambahkan, audit menyeluruh terhadap belanja barang dan operasional, termasuk biaya kendaraan, renovasi gedung, dan perjalanan dinas, diperlukan untuk membuktikan hasil program efisiensi. Ia juga mendesak pembukaan data pengadaan dan biaya operasional secara transparan dan akuntabel, termasuk informasi mengenai pihak-pihak yang selama ini menikmati aktivitas rapat di hotel-hotel mewah dan agen perjalanan luar negeri.
