JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk memberantas aksi premanisme yang dilakukan oknum organisasi masyarakat (ormas) dan menghambat investasi di Indonesia. Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, menyatakan bahwa Polri tidak akan menolerir segala bentuk premanisme yang mengancam iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
Pernyataan ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menekankan larangan penggunaan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungli, atau tindakan merugikan dunia usaha. Trunoyudo menjelaskan bahwa Polri akan mengutamakan langkah preventif dan pre-emptive melalui sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terlibat tindakan melawan hukum. Pembinaan ini bertujuan agar ormas dapat berkontribusi positif dalam menjaga ketertiban dan iklim investasi yang kondusif.
Selain upaya preventif, Polri juga gencar melakukan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menolak aksi premanisme berkedok ormas. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami modus operandi para pelaku dan berperan aktif mencegah serta melaporkan setiap gangguan investasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat berani melaporkan setiap bentuk intimidasi atau pemerasan.
Trunoyudo memastikan setiap laporan dari pengusaha dan investor akan ditindaklanjuti secara serius. Ia menghimbau agar pengusaha dan masyarakat tidak ragu melaporkan segala bentuk pemerasan, intimidasi, atau gangguan investasi yang dilakukan oknum ormas. Polri menjamin perlindungan bagi pelapor dan akan memproses setiap laporan secara profesional. Masyarakat dapat melaporkan melalui layanan Kepolisian 110. Dengan langkah-langkah tegas ini, Polri berharap dapat menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Indonesia.
