Demo "Indonesia Gelap" yang berlangsung sejak 17 hingga 21 Februari lalu menyisakan jejak digital yang cukup kuat di media sosial. Analisis Lahatsatu dari data Drone Emprit menunjukkan dominasi sentimen negatif terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Aksi yang diikuti sekitar 2.500 mahasiswa ini, dengan long march dari Taman Ismail Marzuki menuju Patung Kuda, Jakarta Pusat, mengungkapkan sembilan tuntutan. Salah satunya, fokus utama protes, adalah manajemen anggaran negara yang dinilai kurang transparan dan efisien.
Hashtag #IndonesiaGelap dan #PeringatanDarurat menjadi trending topic, menunjukkan kecemasan publik terhadap dampak pemangkasan anggaran, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hashtag lain seperti #100hariprabowo, #AnggaranBijakUntukRakyat, dan #EfisiensiUntukBangsa juga ramai diperbincangkan, namun dengan proporsi yang jauh lebih kecil.
Analisis Lahatsatu terhadap kata kunci "anggaran" dan "APBN" selama periode 1-18 Februari menunjukkan kecaman warganet di X (sebelumnya Twitter) terhadap pemotongan anggaran yang berdampak pada ASN dan pekerja kelas bawah.
Topik-topik yang paling banyak dibicarakan di media sosial seputar isu ini adalah "Efisiensi", "Presiden Prabowo Subianto", "Anggaran", "PHK", dan "IKN". Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya memicu keprihatinan terhadap dampak ekonomi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kebijaksanaan pemerintahan.
Meskipun pemerintah berupaya menjelaskan tujuan positif dari kebijakan efisiensi, Lahatsatu mencatat bahwa kritik di media sosial jauh lebih dominan dibandingkan dukungan. Ketidakseimbangan pemangkasan anggaran, khususnya dengan anggapan kabinet yang "gemuk" tidak terkena dampak, juga menjadi sorotan tajam warganet. Kesimpulannya, gelombang protes "Indonesia Gelap" menunjukkan respon publik yang kuat dan bernada negatif terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang beredar luas di media sosial.
