Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya atas masih banyaknya anak Indonesia yang belum mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jumat (17/1).
Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun, dana tersebut baru mampu menjangkau 15 hingga 17,5 juta penerima. Dadan menjelaskan, Prabowo sangat gelisah karena jutaan anak lainnya masih belum tercakup. Presiden, lanjut Dadan, bertekad mempercepat proses penyaluran bantuan agar target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 dapat tercapai. Target tersebut sebenarnya merupakan sasaran jangka panjang yang diproyeksikan rampung pada 2029.
Program MBG yang dimulai 6 Januari 2025 ini memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA, baik di sekolah umum maupun sekolah agama.
Namun, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 100 triliun yang diharapkan terealisasi September 2025. "Keinginan Presiden untuk menjangkau seluruh penerima manfaat otomatis akan meningkatkan kebutuhan anggaran," ujar Dadan. Ia menambahkan bahwa realisasi anggaran tersebut sangat bergantung pada keputusan Presiden.
Pemerintah daerah juga didorong untuk berkontribusi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperkirakan pemerintah daerah dapat mengalokasikan sekitar Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dana tersebut diharapkan dapat tersalurkan setelah pelantikan kepala daerah pada September mendatang.
Tito mencontohkan Kabupaten Badung, Bali, yang memiliki APBD besar, diperkirakan mampu membiayai makan gratis untuk 72 ribu siswa SD. Namun, ia mengakui daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, terutama di Indonesia Timur, akan kesulitan. "Untuk daerah-daerah tersebut, BGN akan siap membantu," imbuhnya.
