Jakarta – Usulan pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat tanggapan beragam. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengelolaan zakat berada di tangan pengurusnya. Namun, ia memastikan pemerintah siap menyediakan anggaran untuk program MBG.
"Yang mengurus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah siap semua, anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini," tegas Prabowo usai memimpin acara Penutupan Musyawarah Nasional Konsolidasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Hotel Ritz Carlton, Kamis (16/1).
Prabowo menyambut baik inisiatif pemerintah daerah yang ingin berkolaborasi dalam program MBG. Ia membuka peluang kerja sama tersebut, dengan syarat tetap mengedepankan efisiensi, tepat sasaran, dan terhindar dari kebocoran anggaran. "Dari pemerintah daerah juga ingin ikut serta. Para gubernur, bupati, ingin ikut serta monggo kita buka. Siapapun yang mau ikut serta boleh, yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran," imbuhnya.
Sebelumnya, usulan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk MBG dilontarkan Ketua DPD, Sultan B Najamudin. Ia melihat potensi besar dari sifat dermawan dan gotong royong masyarakat Indonesia untuk mendukung program tersebut.
Namun, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Anto Mukti Putranto, menegaskan bahwa pendanaan MBG tidak akan menggunakan dana zakat. Ia menyebut wacana tersebut tidak pantas dan menyesatkan. "Jadi tidak ada yang bilang ambil dari zakat. Itu sangat memalukan," kata Putranto di Kantor KSP, Rabu (15/1).
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program MBG tahun ini. Putranto menekankan bahwa sumber dana MBG hanya berasal dari APBN dan tidak akan mengambil dari sumber lain, termasuk dana zakat. "Gunanya zakat bukan untuk itu (MGB). Presiden sudah menganggarkan Rp 71 triliun, jadi tidak mengambil ke dana yang lain," tegasnya.
