Jokowi Tantang Bukti Tuduhan Korupsi

Presiden Jokowi menanggapi masuknya namanya dalam nominasi tokoh paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Dengan tegas, ia mempertanyakan dasar tuduhan tersebut

Redaksi

Jokowi Tantang Bukti Tuduhan Korupsi

Presiden Jokowi menanggapi masuknya namanya dalam nominasi tokoh paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Dengan tegas, ia mempertanyakan dasar tuduhan tersebut dan meminta bukti konkret. "Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?" ujar Jokowi, seperti dikutip dari Antara, Rabu (1/1).

Jokowi menilai banyaknya fitnah, framing negatif, dan tuduhan tanpa bukti yang diarahkan kepadanya. "Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti," tegasnya.

Jokowi Tantang Bukti Tuduhan Korupsi
Gambar Istimewa : cdn1.katadata.co.id

Menanggapi kemungkinan muatan politis di balik nominasi tersebut, Jokowi hanya tertawa dan menyatakan bahwa berbagai pihak dapat memanfaatkan berbagai instrumen untuk melancarkan serangan. "Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai," katanya. Ia bahkan menyinggung kemungkinan pemanfaatan organisasi masyarakat (ormas) untuk menyebarkan tuduhan tersebut. "Bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu," tambahnya.

Sebelumnya, Lahatsatu melaporkan bahwa selain Jokowi, Presiden Suriah Bashar Al Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani juga masuk dalam nominasi OCCRP untuk kategori "Person of the Year 2024" dalam kejahatan terorganisir dan korupsi. Bashar Al Assad dinobatkan sebagai pemenang kategori tersebut.

OCCRP, organisasi jurnalisme investigasi terkemuka dunia, menjelaskan bahwa nominasi ini bertujuan menyoroti tokoh-tokoh yang diduga terlibat dalam kejahatan terorganisir dan korupsi. Proses nominasi melibatkan masukan publik melalui formulir online yang dibuka hingga 5 Desember 2024. Menurut Drew Sullivan, Penerbit OCCRP, pemerintah yang korup seringkali melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan menciptakan konflik.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar

ads cianews.co.id banner 1