Menkeu Purbaya Bongkar Modus Kemplang Pajak Perusahaan Baja China: Diduga Beli KTP dan Rugikan Negara Triliunan

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan tudingan serius terhadap sebuah perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan tersebut diduga kuat melakukan praktik penggelapan pajak dengan tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta disinyalir membeli Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk para pegawainya. Purbaya menegaskan pihaknya berencana untuk segera menggerebek perusahaan tersebut.

Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026). "Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN," ungkap Purbaya, mengindikasikan bahwa praktik ilegal ini telah berlangsung dan merugikan negara.

Indikasi pembelian KTP ini menguat setelah tim investigasi menemukan kejanggalan pada para pekerja dan pengusaha di perusahaan tersebut. "Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia," jelas Purbaya, menyoroti kesulitan komunikasi yang menjadi salah satu pemicu kecurigaan.

Modus operandi yang terungkap juga menunjukkan bahwa perusahaan baja ini cenderung melakukan transaksi berbasis tunai (cash basis) secara langsung kepada klien. Cara ini diduga sengaja dilakukan untuk menghindari jejak digital dan deteksi oleh otoritas pajak, sehingga PPN tidak terbayarkan.

Dampak dari praktik kemplang pajak ini sangat masif. Purbaya memperkirakan, dari satu perusahaan baja saja, potensi kerugian pendapatan negara bisa mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp 4 triliun per tahun. "Baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih,