lahatsatu.com – Kabar mengejutkan datang dari layanan fasilitas umum di salah satu objek vital nasional. Meski aturan mengenai fasilitas gratis sudah lama ditetapkan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan bahwa praktik pungutan liar terhadap pengguna toilet di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih saja ditemukan di lapangan.
Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Simon menegaskan bahwa secara regulasi, seluruh toilet di jaringan SPBU Pertamina seharusnya dapat diakses oleh masyarakat tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ia mengaku masih menerima laporan mengenai adanya pengelola yang justru menarik biaya dari konsumen yang ingin menggunakan fasilitas tersebut.
"Toilet di seluruh SPBU Pertamina itu aturannya gratis. Fasilitasnya pun seharusnya dalam kondisi baik. Namun, saya masih menemukan fakta di beberapa lokasi bahwa pengunjung masih diminta membayar," ujar Simon dengan nada tegas.
Menanggapi temuan yang mencederai semangat pelayanan publik tersebut, Simon tidak tinggal diam. Ia berjanji akan mengambil langkah hukum dan administratif yang serius terhadap oknum pengelola yang nakal. Ia telah menginstruksikan jajaran Pertamina Patra Niaga untuk melakukan tindakan tegas tanpa kompromi.
"Saya sudah meminta tim Patra Niaga, khususnya kepada Dirut Pertamina Patra Niaga, untuk segera menindak tegas hal ini. Jika terbukti tidak sesuai dengan prosedur yang telah kita tetapkan, maka sanksi akan diberikan kepada pengelola tersebut," lanjutnya.
Perlu diketahui, kebijakan mengenai toilet gratis ini bukanlah hal baru. Aturan ini merupakan warisan kebijakan penting yang digagas pada masa kepemimpinan Erick Thohir saat menjabat sebagai Menteri BUMN. Kala itu, Erick merasa geram setelah menemukan fakta bahwa fasilitas umum yang seharusnya melayani masyarakat justru dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi oleh oknum pengelola.
Sebagai respons cepat, Erick Thohir kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-16/MBUT11/2021 mengenai Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN. Melalui aturan tersebut, pemerintah secara eksplisit memerintahkan agar seluruh fasilitas umum yang dikelola oleh perusahaan pelat merah wajib dapat dinikmati masyarakat secara cuma-cuma.
Dalam surat edaran tersebut, ditekankan bahwa pemberian layanan BUMN yang mencakup fasilitas umum dan sosial harus dikelola dengan standar pemeliharaan yang tinggi. Tujuannya agar fasilitas tersebut memberikan dampak optimal bagi masyarakat tanpa memberikan beban finansial tambahan.
Selain itu, pemerintah juga meminta Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas di setiap BUMN untuk memperketat pengawasan terhadap implementasi aturan ini. Hal ini dilakukan agar standar kualitas layanan tetap terjaga dan tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan saat menggunakan fasilitas dasar di SPBU. Dengan adanya ancaman sanksi dari manajemen pusat, diharapkan praktik pungutan liar ini dapat segera dihentikan sepenuhnya.
