lahatsatu.com – Sistem penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi acuan penyaluran bantuan sosial (bansos) dinilai masih menyimpan kelemahan fatal. Metodologi yang hanya mengandalkan estimasi pengeluaran berpotensi besar menghasilkan keputusan yang keliru dan menyebabkan bansos salah sasaran.
Media Askar seorang peneliti sekaligus Director of Fiscal Justice CELIOS menyoroti rapuhnya data desil yang kini menjadi dasar penetapan kelayakan penerima bansos. Menurutnya patokan pengeluaran seringkali menyesatkan karena banyak keluarga yang secara kasat mata terlihat mampu namun kenyataannya membiayai kebutuhan esensial seperti pendidikan dan kesehatan dari jeratan utang pinjaman online atau bahkan terpaksa menjual aset berharga seperti sawah.
Untuk mengatasi masalah ini Media Askar mengusulkan agar penetapan sasaran bansos tidak lagi hanya melihat penampilan luar atau pola belanja. Seharusnya pemerintah menggunakan indikator pendapatan bersih siap pakai atau disposable income yaitu sisa penghasilan setelah dikurangi beban pengeluaran mendesak dan pelunasan utang.
"Saya berharap pemerintah menggunakan data pendapatan dan pengeluaran yang lebih faktual. Kita butuh disposable income pendapatan tersisa setelah utang dikeluarkan" tegas Media dalam sebuah diskusi di Jakarta baru-baru ini. "Banyak orang terlihat mampu tapi pengeluaran pendidikan dan kesehatannya hasil dari utang pinjol atau jual sawah. Ke depan kita butuh data pendapatan yang akurat
