lahatsatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menetapkan arah kebijakan strategis terkait ketersediaan input pertanian untuk masa mendatang. Dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional, pemerintah memastikan bahwa pasokan pupuk bersubsidi akan tetap terjaga dengan volume yang signifikan pada tahun 2027 mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2027 diproyeksikan mencapai angka 9,55 juta ton. Jumlah ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pupuk bagi para petani, mengingat volumenya setara dengan alokasi yang telah direncanakan untuk tahun 2026.
Keputusan penting ini diambil setelah melalui proses pembahasan yang panjang dan mendalam dalam Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsidi yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah fokus pada sinkronisasi kebutuhan lapangan dengan kemampuan distribusi nasional agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat petani.
"Ini adalah hasil dari pembahasan panjang yang telah kita lakukan. Dalam rapat tadi, kita tinggal memutuskan bahwa volume pupuk untuk tahun 2027 akan sama dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 9,55 juta ton," ujar Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada media.
Tidak hanya berfokus pada sektor darat, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada sektor kelautan dan perikanan. Zulhas menjelaskan bahwa alokasi pupuk subsidi untuk mendukung sektor perikanan pada tahun 2027 disiapkan sebesar 300 ribu ton. Jika digabungkan antara sektor pertanian dan perikanan, maka total kebutuhan pupuk bersubsidi yang akan dikelola pemerintah mencapai angka 9,85 juta ton.
Selain memastikan kuantitas atau volume pasokan, pemerintah juga membawa kabar baik terkait efisiensi biaya produksi bagi para pelaku usaha tani. Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa pemerintah berhasil menekan harga pupuk bersubsidi hingga sebesar 20 persen. Penurunan harga ini menjadi angin segar bagi petani di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok lainnya.
Keberhasilan penurunan harga ini disebut berkat penerapan mekanisme baru yang disebut dengan Mark to Market (MTM). Mekanisme ini diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah tersedia. Dengan sistem ini, pemerintah dapat melakukan belanja lebih awal dan lebih strategis, sehingga mampu menekan biaya pengadaan.
"Melalui mekanisme Mark to Market yang diubah oleh Pak Menteri Pertanian, kita bisa melakukan belanja lebih dulu karena dananya sudah tersedia. Hasilnya luar biasa, kita bisa menghemat harga pupuk hingga 20 persen," tambah Zulhas dengan nada optimis.
Rapat koordinasi strategis ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran pejabat terkait. Sinergi antara Kemenko Pangan dan Kementerian Pertanian diharapkan dapat memastikan bahwa distribusi pupuk tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu demi mendukung kedaulatan pangan Indonesia.
