lahatsatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah mengambil langkah strategis untuk memastikan kekayaan laut Indonesia tidak hanya dinikmati hari ini, tetapi juga tetap lestari bagi generasi mendatang. Melalui penguatan pengelolaan sumber daya berbasis data dan kajian ilmiah yang mendalam, pemerintah berupaya agar setiap aktivitas penangkapan ikan di perairan nusantara dapat terukur dan tidak merusak ekosistem.
Langkah besar ini diambil sebagai fondasi utama dalam menentukan kebijakan ekonomi biru. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa ketersediaan data yang presisi adalah kunci utama dalam menentukan kuota penangkapan ikan. Tanpa data yang akurat, kebijakan penangkapan ikan berisiko menyebabkan eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam keberlangsungan stok ikan di masa depan.

Sebagai bentuk implementasi nyata, KKP telah menyelenggarakan Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) untuk wilayah WPPNRI 573 dan 712. Agenda penting ini juga dirangkaikan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada pertengahan November 2026.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menekankan bahwa keberhasilan transformasi sektor perikanan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. KKP saat ini tengah fokus menjalankan empat program prioritas nasional. Program tersebut meliputi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, hingga pembaruan armada perikanan Indonesia agar lebih efisien dan modern.
Menurut Lotharia, pengelolaan laut tidak boleh dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah. Oleh karena itu, peran Unit Pengelola Perikanan (UPP) sangat krusial sebagai wadah koordinasi dan dialog antar pemangku kepentingan. Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi konkret yang dapat langsung diimplementasikan di lapangan.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Syahril Abd Raup, menjelaskan bahwa pertemuan tahunan ini menjadi ajang untuk merumuskan strategi pengelolaan di tiap wilayah. Beberapa agenda strategis yang dibahas antara lain penentuan titik sampling pendaratan ikan, evaluasi kepatuhan pemerintah daerah, hingga penyusunan rencana kerja untuk tahun 2027. Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk menjadikan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu titik sampling pendataan perikanan.
Dengan data lapangan yang lebih kuat, pengkajian stok ikan diharapkan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. KKP berharap seluruh hasil diskusi ini tidak hanya berakhir sebagai tumpukan dokumen, melainkan menjadi panduan kebijakan yang nyata. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, ilmuwan, pelaku usaha, hingga nelayan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian laut Indonesia.




