lahatsatu.com – Ambisi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga menyentuh angka 8 persen kini menjadi sorotan tajam para pelaku industri. Meski target tersebut dinilai sangat optimis, sejumlah pihak mengingatkan bahwa mimpi besar tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya terobosan kebijakan yang nyata dan berani di lapangan.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyatakan dukungannya terhadap visi besar pemerintah tersebut. Namun, HKI menekankan bahwa kawasan industri bukan sekadar lahan pabrik, melainkan motor penggerak utama bagi investasi, hilirisasi, ekspor, hingga penciptaan lapangan kerja massal. Tanpa akselerasi yang tepat, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menegaskan bahwa kunci utama dalam memenangkan persaingan global adalah kecepatan. Menurutnya, dalam dunia investasi, waktu adalah segalanya. Investor global saat ini tidak hanya memburu insentif pajak atau ketersediaan lahan yang luas, tetapi mereka sangat mempertimbangkan seberapa cepat keputusan diambil, seberapa pasti regulasinya, dan seberapa mudah proses perizinannya.
"Kita tidak boleh kehilangan momentum investasi hanya karena urusan administrasi yang berbelit-belit. Setiap keterlambatan dalam realisasi investasi berarti tertundanya pembukaan lapangan kerja dan hilangnya potensi pendapatan negara," ujar Ma’ruf dalam keterangan resminya.
Sebagai solusi konkret, HKI mendorong pemerintah untuk segera mengoptimalkan peran Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). HKI mengusulkan adanya mekanisme fast-track approval atau jalur cepat bagi pengajuan PSN dan KEK yang sudah memenuhi syarat, seperti kesiapan lahan, infrastruktur, dan komitmen investasi yang jelas. Mekanisme ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang selama ini dianggap menghambat.
Lebih lanjut, HKI menyarankan agar Indonesia belajar dari keberhasilan negara tetangga, yakni Vietnam dan China. Vietnam, misalnya, sangat agresif dalam menawarkan kemudahan administrasi yang terintegrasi serta insentif pajak yang sangat kompetitif bagi sektor-sektor prioritas. Sementara itu, China sukses membangun ekosistem rantai pasok yang kuat melalui integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah di zona ekonomi khusus mereka.
Untuk mengejar ketertinggalan, HKI merumuskan lima langkah strategis bagi pemerintah. Pertama, menyederhanakan proses evaluasi penetapan PSN dan KEK agar lebih transparan. Kedua, menerapkan jalur cepat bagi proyek yang sudah siap secara teknis. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas kementerian agar tidak ada tumpang tindih kewenangan. Keempat, meningkatkan daya saing fasilitas fiskal dan nonfiskal, termasuk kepastian energi dan logistik. Terakhir, memberikan prioritas pada pengembangan kawasan industri yang sudah memiliki ekosistem matang agar investasi baru bisa langsung berjalan tanpa harus memulai dari nol.
