Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menepis isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Ia mengungkapkan bahwa beberapa SPBU swasta justru mengajukan permintaan tambahan kuota impor BBM kepada pemerintah.
Penegasan ini disampaikan Bahlil di tengah laporan mengenai sejumlah SPBU swasta, seperti Shell, BP-AKR, dan VIVO, yang mengalami kekurangan stok BBM dalam beberapa waktu terakhir.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan kuota impor BBM kepada SPBU swasta, bahkan lebih besar dari kuota yang diberikan pada tahun 2024. "Untuk ketersediaan BBM nasional, kita memberikan kuota impor kepada swasta seperti tahun 2024. Contoh, jika tahun 2024 kuotanya 1 juta, maka di tahun 2025 kita berikan tambahan 10% menjadi 1,1 juta. Jadi, kuota impornya 100% dari tahun 2024 ditambah 10%," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).
Dengan kuota yang melebihi target tahun sebelumnya, Bahlil meyakinkan bahwa tidak seharusnya terjadi kelangkaan BBM di SPBU swasta. Ia menduga, permintaan tambahan pasokan impor BBM yang diajukan oleh SPBU swasta menjadi penyebab isu yang berkembang.
Menanggapi permintaan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa persediaan BBM nasional masih mencukupi. Ia menyarankan agar SPBU swasta menjalin kerja sama business-to-business (B-to-B) dengan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM mereka. "Jika pasokan BBM tidak cukup, mereka bisa mengambil dari persediaan nasional yang ada di Pertamina," tegasnya.
