Jakarta, 23 Januari 2025 – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan fakta mengejutkan: sepanjang tahun 2024, sebanyak 3.905 situs web pemerintah pusat dan daerah telah disusupi situs judi online. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman siber terhadap infrastruktur digital pemerintahan.
Dominggus Pakel, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, menjelaskan dalam rapat Panja Komdigi dan BSSN di DPR kemarin, bahwa 678 instansi pemerintahan terdampak. "Satgas kami telah mengirimkan 25 surat kepada Kominfo untuk memblokir situs-situs tersebut, dan masih ada 412 URL yang menunggu pemblokiran," ujarnya.
Situasi tak kunjung membaik di awal 2025. Hingga Januari, BSSN mendeteksi 376 URL judi online baru dari 79 instansi, dengan 264 URL telah dinonaktifkan setelah pengajuan pemblokiran ke Kominfo.
Selain itu, asesmen kerentanan yang dilakukan BSSN terhadap 5.644 domain pemerintah pada 2024 menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan. Sebanyak 144 domain memiliki kerentanan tinggi, 2.164 domain beresiko sedang, dan 3.336 domain beresiko rendah. Ini mengindikasikan celah keamanan yang perlu segera ditangani.
Untuk menanggulangi masalah ini, BSSN menerapkan tiga strategi utama. Pertama, pembentukan satgas khusus yang memantau 24/7. Kedua, pemanfaatan teknik docking di Google untuk mendeteksi URL judi online. Ketiga, patroli rutin oleh tim Cyber Threat Intelligence (CTI) di dark web dan deep web. Ketiga strategi ini diharapkan mampu menekan angka penyusupan situs judi online ke dalam situs pemerintah. Namun, tingginya angka yang terdeteksi menunjukkan perlunya upaya lebih intensif dan kolaborasi yang lebih erat antar instansi terkait.
