lahatsatu.com – Badan Gizi Nasional BGN baru-baru ini mengumumkan keputusan penting yang berdampak pada ribuan siswa di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.653 lembaga pendidikan resmi dicoret dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis MBG. Konsekuensinya, para murid di sekolah-sekolah tersebut kini tidak lagi mendapatkan fasilitas makan siang cuma-cuma. Langkah ini diambil menyusul evaluasi dan pembaruan data penerima manfaat yang dilakukan secara menyeluruh oleh BGN.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa mayoritas institusi yang dikeluarkan dari program ini adalah sekolah swasta berstandar internasional. Selain itu, daftar tersebut juga mencakup lembaga pendidikan yang telah menjalin kemitraan dengan institusi baik di tingkat global maupun nasional, serta sekolah yang dinilai memiliki kemandirian finansial dan tidak lagi bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah BOS.
"Sebagian besar dari 1.653 sekolah yang kami keluarkan dari daftar penerima manfaat adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional atau nasional, dan sekolah yang sudah mandiri secara finansial, tanpa mengandalkan Dana BOS," tegas Sudaryono dalam keterangannya belum lama ini.
Proses pembaruan sasaran penerima manfaat ini merupakan hasil kolaborasi erat antara BGN dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Kerja sama ini bertujuan untuk mendapatkan data lembaga pendidikan yang lebih komprehensif di seluruh penjuru Indonesia.
Pendataan tersebut berhasil mencakup lebih dari 580.000 lembaga pendidikan, meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan berbagai institusi pendidikan keagamaan lainnya. Dari total tersebut, lebih dari 340.000 lembaga telah merasakan manfaat program MBG. Sementara itu, sekitar 240.000 lembaga pendidikan lainnya masih menanti giliran dan akan menjadi fokus utama dalam tahapan perluasan layanan selanjutnya.
Sudaryono menambahkan bahwa alokasi MBG yang sebelumnya ditujukan untuk ribuan sekolah yang dicoret akan dialihkan. Dana tersebut akan digunakan untuk memperluas jangkauan program secara bertahap, dengan prioritas utama pada wilayah 3T terdepan terluar dan tertinggal, serta daerah-daerah dengan tingkat stunting yang tinggi.
"Prioritas kami jelas tertuju pada sekolah-sekolah di wilayah 3T, serta daerah lain yang memiliki prevalensi stunting yang memprihatinkan," ujar Sudaryono.
Sebagai contoh, ia menyoroti wilayah Maluku dan Papua yang menjadi perhatian khusus dalam ekspansi layanan MB
