lahatsatu.com – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Binjai-Langsa kini tengah menghadapi tantangan serius terkait pembebasan lahan. Masalah pengadaan tanah di koridor Binjai-Pangkalan Brandan, terutama pada titik akses Pangkalan Brandan, menjadi hambatan utama yang harus segera dicarikan jalan keluarnya agar proyek strategis nasional ini tidak mangkrak.
Menanggapi situasi tersebut, sejumlah instansi penting mulai bergerak cepat untuk melakukan koordinasi lintas sektoral. Kantor Staf Presiden (KSP) bersama PT Hutama Karya (Persero), Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menggelar pertemuan intensif guna membahas solusi konkret atas kendala di lapangan tersebut.
Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam menghadapi kendala administrasi maupun teknis pengadaan tanah. Ia menyatakan bahwa sinergi antar-lembaga menjadi kunci utama agar proses konstruksi dapat berjalan sesuai rencana.
"Terkait kondisi di lokasi akses Pangkalan Brandan, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Dukungan dan sinergi antar-pemangku kepentingan sangat diperlukan agar penyelesaian konstruksi di lokasi tersebut dapat kami laksanakan sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku," ungkap Iwan dalam keterangan resminya.
Target penyelesaian proyek ini pun dipatok cukup ketat. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, memberikan instruksi agar koridor Binjai-Pangkalan Brandan dapat memenuhi seluruh standar teknis jalan tol sebelum memasuki periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah ini diambil demi menjamin aspek keamanan, keselamatan, serta kenyamanan bagi masyarakat yang nantinya akan menggunakan jalur tersebut.
Sebagai informasi, proyek Jalan Tol Binjai-Langsa ini memiliki total panjang mencapai 130,7 kilometer. Proyek raksasa ini dibagi menjadi lima seksi utama, yaitu Seksi 1 (Binjai-Stabat), Seksi 2 (Stabat-Tanjung Pura), Seksi 3 (Tanjung Pura-Pangkalan Brandan), Seksi 4 (Pangkalan Brandan-Kuala Simpang), dan Seksi 5 (Kuala Simpang-Langsa).
Hingga saat ini, sekitar 57,5 kilometer jalur dari koridor tersebut sudah mulai beroperasi. Fokus pemerintah selanjutnya adalah mempercepat pembangunan menuju Kuala Simpang dan Langsa guna menyambungkan konektivitas JTTS dari Sumatra Utara menuju Aceh.
Jika seluruh seksi ini berhasil tersambung, jalan tol ini akan menjadi urat nadi baru yang memperkuat integrasi transportasi di wilayah utara Pulau Sumatera. Kehadirannya diharapkan mampu memangkas waktu tempuh secara signifikan, memperlancar arus distribusi logistik, serta membuka peluang ekonomi baru di sepanjang jalur Sumatra Utara hingga Aceh.
