Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti adanya disparitas pendapatan yang signifikan di antara pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia mengungkapkan bahwa total penghasilan yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di unit kerja lain di Kemenkeu.
Perbedaan utama terletak pada besaran tunjangan kinerja yang diterima pegawai pajak, yang jauh melampaui tunjangan yang diterima oleh pegawai di instansi lain, termasuk direktorat jenderal lain di bawah naungan Kemenkeu. Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan terendah di DJP ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk jabatan pelaksana, sementara tunjangan tertinggi untuk Eselon I atau Direktur Jenderal Pajak mencapai Rp 117.375.000.
"Orang pajak itu kesannya ‘gue lebih tinggi’ gitu. Karena memang gajinya lebih tinggi," ujar Purbaya dalam acara pelantikan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang baru di Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).
Menanggapi ketimpangan pendapatan ini, Purbaya mengaku terkejut. Ia lantas melontarkan usulan, sembari bercanda, untuk memangkas gaji pegawai pajak atau menaikkan gaji pegawai Kemenkeu lainnya.
"Kita potong atau kita naikkan yang lain? Kan dua pilihan, kita samakan. Yang kita potong orang pajak atau yang lain kita naikkan semua," katanya.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait penerimaan negara. Ia mengingatkan seluruh jajarannya di kedua direktorat tersebut untuk terus bekerja secara maksimal.
"Kita disorot oleh pimpinan tertinggi kita masalah pajak dan bea cukai. Kita sudah selamatkan bea cukai sehingga ada harapan diperbaiki itu (penerimaan negara). Sudah poin bagus sekali. Kita harus perbaiki terus ke depan," jelas Purbaya.
"Pajak juga sama, ada beberapa langkah drastis yang kita ambil, (Dirjen Pajak) Pak Bimo, untuk memastikan anggaran kita tahun ini aman, dan itu perintah langsung dari presiden. Nanti pak sekjen yang baru monitor terus dari waktu ke waktu," pungkasnya.
