Jakarta, Lahatsatu.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Widjaya dengan tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi alokasi anggaran pendidikan. Ia memastikan bahwa program-program strategis di sektor pendidikan tetap berjalan lancar dan bahkan mengalami peningkatan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Narasi yang keliru jika dikatakan program Makan Bergizi Gratis mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak diperhatikan," ujar Teddy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Teddy menjelaskan bahwa tidak ada program pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan akibat program MBG. Sebaliknya, beberapa program justru ditingkatkan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang penerimanya ditambah. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan program Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
"Saat ini, sudah hampir 16.000 sampai 22.000 siswa yang terdaftar di 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah," ungkapnya.
Pemerintah juga melakukan renovasi infrastruktur sekolah dengan anggaran Rp 17 triliun untuk sekitar 16 ribu sekolah. Kesejahteraan guru juga menjadi perhatian utama, dengan kenaikan insentif guru di daerah menjadi Rp 400 ribu per bulan dan tunjangan guru non-ASN sebesar Rp 2 juta per bulan yang dicairkan langsung setiap bulan.
Terkait anggaran pendidikan, Teddy menjelaskan bahwa alokasi sebesar 20% dari APBN atau sekitar Rp 769,1 triliun telah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR sejak tahun 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program pendidikan, termasuk MBG.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2025 sebesar Rp 724,2 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp 769 triliun. Alokasi anggaran pendidikan tersebut termasuk anggaran MBG di dalamnya, tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp 268 triliun.
Pada tahun 2026 ini BGN menerima alokasi anggaran sesuai UU APBN sebesar Rp 268 triliun, yang peruntukkannya untuk dukungan program MBG sebesar Rp 255,5 triliun dan Rp 12,4 triliun untuk dukungan manajemen program. Dari anggaran program BGN sebesar Rp 255,5 triliun, sebesar Rp 223,5 triliun di antaranya untuk fungsi pendidikan. Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa program MBG tidak akan mengganggu program-program pendidikan yang sudah berjalan, dan bahkan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
