Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memberikan waktu tambahan bagi satu Penyedia Sistem Elektronik (PSE) untuk melengkapi dokumen terkait judi online. Sebelumnya, PSE tersebut tidak merespon surat peringatan yang dilayangkan Kominfo pada minggu lalu.
Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabu Revolusi, mengungkapkan bahwa PSE yang dimaksud akan diberi waktu tambahan selama lima hari kerja terhitung mulai hari Rabu (21/8) untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.
"PSE yang masih belum melengkapi dokumen laporan, Direktorat Pengendalian Aptika akan memberikan dispensasi berupa tenggat waktu tambahan selama 5 hari kerja terhitung mulai hari Rabu (21/8) untuk melengkapi dokumen yang diperlukan," ujar Prabu dalam pesan singkat kepada Reputasi ID, Selasa (20/8).
Prabu belum mau menyebutkan nama PSE yang dimaksud. Namun, jika PSE tersebut tidak melengkapi dokumen hingga batas waktu yang diperpanjang, Kominfo akan mempertimbangkan sanksi administratif terkait kepatuhan PSE terdaftar Kementerian Kominfo.
Sebelumnya, Kominfo telah memverifikasi PSE yang mendapat surat peringatan dan menemukan dua sistem elektronik yang dimiliki dua PSE berbeda. Total PSE Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang harus menyampaikan dokumen audit menjadi 22 PSE.
Dari 22 PSE tersebut, 16 PSE sudah merespons dan melengkapi dokumen. Sementara, lima PSE lainnya sudah merespons namun masih dalam proses melengkapi dokumen.
Sebagai informasi, Kominfo sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan kepada 21 penyelenggara jasa pembayaran dengan 42 sistem elektronik. Namun, Dirjen IKP saat itu, Usman Kansong, menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan permintaan audit untuk memastikan platform tidak disalahgunakan untuk aktivitas judi online.
