Jakarta, Lahatsatu.com – Situasi keamanan yang kurang kondusif di berbagai daerah membuat kalangan pengusaha resah. Terganggunya rantai pasok menjadi ancaman serius bagi kelangsungan bisnis dan berpotensi memicu inflasi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun meminta pemerintah untuk segera menstabilkan keamanan demi kelancaran aktivitas ekonomi.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan kekhawatiran para pengusaha yang tergabung dalam 200 asosiasi. Aksi unjuk rasa yang berujung anarki berdampak signifikan terhadap distribusi barang. Banyak sopir truk yang takut mengangkut barang, sehingga pasokan bahan baku ke pabrik terhambat, dan perusahaan ritel kesulitan menerima kiriman.
"Para pengusaha meminta Kadin berperan aktif menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal," ujar Anindya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/9/2025).
Kadin siap bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memulihkan situasi keamanan. Anindya menyambut baik ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Polri dan TNI untuk menindak tegas para perusuh.
Dalam pertemuan dengan 200 asosiasi, Kadin menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain:
- Mendorong dunia usaha untuk tetap berinvestasi dan berdagang dengan perlindungan memadai dari aparat keamanan.
- Meningkatkan dialog dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menstabilkan keamanan.
- Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan program pasar murah dan beras murah.
- Menjaga kepercayaan investor dengan memperlancar proses perizinan investasi.
- Menjadi mitra pemerintah dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Kadin juga menyoroti beban dunia usaha yang semakin berat akibat instabilitas keamanan, kenaikan pajak, tarif bea masuk, dan harga energi. Kadin berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan tersebut demi menjaga daya saing dan kelangsungan bisnis.
