lahatsatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan harga Minyakita tetap stabil sesuai batas eceran tertinggi Rp 15.700 per liter. Para pedagang yang berani melanggar ketentuan ini kini dihadapkan pada ancaman serius: pencabutan izin usaha. Ini bukan sekadar gertakan, melainkan bagian dari strategi pengawasan ketat yang dirancang pemerintah.
Budi Santoso menjelaskan, salah satu pilar utama pengawasan adalah melalui jalur distribusi resmi yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, seperti Bulog. Ia menjamin, toko atau warung yang bekerja sama dengan BUMN tidak akan menjual Minyakita di atas harga patokan. Jika terbukti melanggar, sanksi tegas menanti. "Jika toko mitra Bulog kedapatan menjual lebih dari HET, maka izinnya akan dicabut. Artinya, mereka tidak akan lagi mendapatkan pasokan dari Bulog," tegas Budi di kantornya, Jakarta Pusat.
Sistem pengawasan yang telah dirancang ini memungkinkan deteksi dini terhadap praktik penjualan di atas HET tanpa harus selalu melakukan inspeksi mendadak ke pasar. Mekanisme ini diharapkan mampu meminimalkan penyimpangan harga secara otomatis. Dengan sistem ini, Bulog dipastikan menjual sesuai HET, dan para mitra penjual pun wajib mengikuti, jika tidak ingin izin distribusinya dicabut.
Terkait usulan kuota Domestic Market Obligation (DMO) 100% untuk Perum Bulog, Budi Santoso menyatakan bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan secara bertahap. Ia beralasan, distribusi minyak goreng saat ini masih melibatkan peran penting dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pihak swasta. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk menjaga keseimbangan pasokan nasional agar tetap stabil dan merata di seluruh wilayah. "Sebagian besar distribusi masih melibatkan UMKM dan swasta. Jadi, kita akan proses ini pelan-pelan agar semua pihak yang sudah berjalan tetap bisa beroperasi," pungkasnya.
