Jakarta – Pemerintah Indonesia memiliki ambisi besar dalam pengembangan energi nuklir. Targetnya, hingga tahun 2060, Indonesia berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan total kapasitas mencapai 35 Gigawatt (GW).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa target ambisius ini telah tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

"Dalam RUKN, target kita untuk nuklir itu sampai 35 GW sampai 2060. Jika menggunakan model landbase, akan ada sekitar 30 unit lebih PLTN. Jadi, jika kita berbicara tentang energi terbarukan, nuklir adalah salah satu solusi untuk base load," ujar Eniya dalam acara Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Pengembangan energi nuklir juga menjadi bagian penting dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034. RUPTL menetapkan Sumatera dan Kalimantan sebagai lokasi awal pengembangan PLTN.
"Dalam RUPTL, ada dua lokasi sebesar 500 Megawatt (MW) di dua lokasi. Sistem gridnya sudah kita tentukan, yaitu sistem grid di Kalimantan dan di Sumatera. Masing-masing 250 MW," jelas Eniya.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menargetkan PLTN sudah dapat terhubung ke jaringan listrik (on-grid) mulai tahun 2032. Untuk mewujudkan target ini, Kementerian ESDM berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk dalam pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.
Pengembangan energi nuklir membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, baik dalam operasional, keamanan, maupun antisipasi terhadap potensi masalah. Eniya menyinggung insiden Chernobyl dan Fukushima sebagai pelajaran penting.
"Fukushima melahirkan standar baru untuk PLTN, yaitu manajemen risiko multi-bencana. Jadi, jika ada tsunami dan gempa secara bersamaan, harus ada mitigasi yang tepat. Sejak Fukushima, ada konsep standar yang lebih tinggi yang harus dirujuk oleh semua negara," jelasnya.
"Jika kita menerapkan nuklir, kita pasti akan merujuk pada standar terbaru. Keamanan akan ditingkatkan, sosialisasi kepada masyarakat akan lebih masif, dan kebutuhan SDM juga tidak mudah," pungkas Eniya. Lahatsatu.com




























