lahatsatu.com – Di tengah gejolak ekonomi global yang kian mengkhawatirkan, Indonesia menyerukan agar negara-negara berkembang tidak lagi pasif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, sudah saatnya negara-negara berkembang aktif mengambil peran dalam merumuskan dan menegosiasikan arsitektur tata kelola global. Mereka tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan yang telah ditetapkan pihak lain.
Airlangga menyoroti urgensi reformasi sistem multilateral yang kian mendesak. Ini menyusul fragmentasi ekonomi dunia yang nyata, volatilitas perdagangan yang tak menentu, serta ancaman serius terhadap rantai pasok global. Indonesia secara konsisten mengadvokasi sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berlandaskan aturan, dan mampu memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara-negara berkembang. Partisipasi aktif mereka dalam proses reformasi ini adalah kunci.
"Jika kita tak berpartisipasi dalam perundingan, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita tanpa daya tawar," ujar Airlangga. Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk terus memainkan peran sentral dalam membentuk tata kelola global yang lebih merata, representatif, dan berkeadilan.
Pernyataan ini disampaikan Airlangga saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India. Kiprah ASEAN menjadi teladan nyata bagaimana kolaborasi regional dapat berkontribusi dalam membangun ketahanan ekonomi. Di tengah pusaran dinamika geopolitik dan geokonomi, ASEAN telah menjelma menjadi platform vital bagi negara-negara kawasan untuk mengintensifkan dialog, kolaborasi, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.
Dalam momentum KTT BRICS ini, sejumlah isu strategis menjadi agenda utama pembahasan. Mulai dari penguatan kerangka institusional BRICS, perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, hingga perubahan iklim dan lingkungan.
Secara khusus di bidang ekonomi, pembahasan mencakup kolaborasi finansial yang lebih erat, pengembangan skema Local Currency Settlement (LCS) untuk transaksi antarnegara, pembangunan rantai pasok global yang berdaya tahan, serta pengukuhan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan inklusif
