Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penerima bantuan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar, menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data di lapangan akan menyasar 5,9 juta keluarga dari total 11 juta penerima manfaat PBI yang berstatus non-aktif. Sebelumnya, BPS juga telah melakukan pengecekan ulang dan aktivasi terhadap 106.153 penderita penyakit katastropis yang menerima manfaat PBI.
"Sebanyak 106.153 orang ini sudah direaktivasi secara otomatis oleh BPJS Kesehatan, sehingga mereka tetap bisa berobat. Selanjutnya, kami berencana melakukan ground check terhadap sekitar 5,9 juta keluarga atau sekitar 11 juta orang yang dinonaktifkan PBI-nya," ujar Amalia di DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Amalia menjelaskan bahwa pengkategorian desil tidak didasarkan pada pendapatan, melainkan pada 40 variabel yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti kepemilikan aset, kondisi rumah, dan konsumsi listrik.
"Ada 39-40 indikator kesejahteraan yang digunakan untuk menyusun kesejahteraan setiap keluarga. Rumah pun dilihat dari atap, kondisi dinding, lantai, luas rumah per kapita, dan seterusnya. Lalu juga pengeluaran listrik. Jadi intinya memang itu bukan menjelaskan tentang pendapatan, tetapi menjelaskan bagaimana tingkat kesejahteraan yang disusun berdasarkan berbagai faktor atau indikator tadi," jelas Amalia.
Proses ground check akan dilakukan secara bertahap. Amalia mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang akurat saat didatangi oleh petugas BPS. "Kami mohon kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang tepat dan benar saat didatangi oleh petugas kami, sehingga kami bisa mendapatkan data yang akurat," pungkasnya.
