Jakarta – BPJS Kesehatan terus berupaya mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kelompok kurang mampu. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak perlu khawatir soal biaya saat sakit, asalkan status kepesertaannya aktif.
"Dulu orang miskin dilarang sakit, sekarang kami di BPJS mengubah, orang miskin kalau sakit dilarang bayar asal menjadi peserta aktif," ujar Ghufron kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Ghufron menuturkan, peningkatan klaim layanan kesehatan melalui program PBI menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat miskin yang sadar akan pentingnya jaminan kesehatan. Ia juga mengklaim bahwa saat ini sudah jarang ditemui kasus warga miskin yang terpaksa menjual aset berharga untuk biaya pengobatan.
"Sekarang yang jelas sudah jarang orang miskin penerima PBI yang jual rumah, jual tanah, itu sudah jarang," imbuhnya.
Berdasarkan data Lahatsatu, rasio klaim program PBI pada tahun 2024 mencapai 105% atau sekitar Rp 175 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa program PBI memberikan dampak signifikan dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Bahkan, Ghufron mencontohkan, saat ini banyak pasien dari kalangan kurang mampu yang berobat di rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Harapan Kita.
Meski demikian, Ghufron mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan, serta kendala teknis dalam pelayanan.
"Banyak orang miskin itu masih belum tau haknya, masih belum ini, kecuali itu sudah terlanjur sakit baru sadar. Itu banyak, masih banyak," pungkasnya.
BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan kualitas pelayanan agar seluruh peserta, khususnya PBI, dapat merasakan manfaat maksimal dari program jaminan kesehatan ini.
