Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menanggapi protes warga Kapuk Muara terkait penutupan akses jalan Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK). Demo yang berlangsung ricuh Jumat (14/2) lalu, mengakibatkan delapan warga terluka.
Saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Minggu (16/2), Nusron menyatakan Kementerian ATR/BPN bukan pihak yang berwenang menangani konflik ini. "Ini sebenarnya urusan Pak Maruarar Sirait (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang mengurusi soal kawasan pemukiman. Kalau saya, urusan administrasi pertanahannya," tegas Nusron.
Meskipun demikian, Nusron menekankan bahwa penutupan akses jalan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur fungsi sosial hak atas tanah. "Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Tapi ini urusannya Pak Maruarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan," tambahnya.
Sebelumnya, ratusan warga Kapuk Muara menggelar aksi demonstrasi menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan Row 47 yang telah ditutup sejak 2015. Mereka mengklaim telah memiliki Surat Keputusan (SK) Gubernur yang memerintahkan pembukaan akses jalan tersebut, namun hingga kini diabaikan.
Koordinator Lapangan Forum Warga Kapuk Muara, Sufyan Hadi, mengungkapkan delapan warga mengalami luka akibat pencegatan oleh tim pengamanan PT Mandara Permai dan sejumlah orang berpakaian preman. "Kami berjumlah 200 hingga 300 orang, dan mereka lebih banyak lagi," ujar Sufyan. Ia menambahkan, warga hanya ingin berdialog dengan PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan yang dinilai vital, terutama saat musim banjir. "Jalan ini tidak begitu luas, tapi cukup untuk dilalui mobil dan akan sangat membantu warga," pungkasnya. Aksi saling dorong dan lemparan pun terjadi saat warga berupaya menyampaikan aspirasinya. Peristiwa ini kini menjadi sorotan dan menunggu tindak lanjut dari pihak terkait.
