Pemerintah serius memberantas penimbunan gas LPG 3 kg. Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan pengawasan ketat akan dilakukan dari tingkat pusat hingga pengecer. "Pemerintah mendengar keluhan masyarakat. Distribusi LPG 3 kg akan diawasi ketat agar akses masyarakat terhadap gas bersubsidi ini lancar dan harganya sesuai ketentuan," tegas Budi dalam keterangan pers, Selasa (4/2).
Langkah ini diambil untuk mencegah kelangkaan dan memastikan pasokan LPG 3 kg tetap terjaga. Selain pengawasan intensif, sosialisasi larangan penimbunan dan penjualan dengan harga tinggi juga digencarkan. Budi memberi peringatan keras, "Penimbunan LPG 3 kg tidak akan ditoleransi. Pemerintah bersama aparat penegak hukum akan menindak tegas siapapun yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi."
Namun, pengawasan ketat dari pemerintah saja dinilai kurang efektif. Budi mengajak masyarakat berperan aktif dengan melaporkan setiap indikasi penimbunan LPG 3 kg. "Laporan masyarakat sangat penting untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan dinikmati oleh mereka yang berhak," imbuhnya.
Di lapangan, keluhan mulai bermunculan. Muhammad Luthfi, pemilik agen LPG 3 kg, mengaku jatah pasokan dari agen pusat berkurang sejak awal Februari. "Biasanya kami dapat 70 tabung, sekarang hanya 40," keluhnya. Ia juga mencatat kenaikan harga sedikit dari agen pusat, dari Rp 15.000 menjadi Rp 15.400 per tabung. Kenaikan ini, meskipun kecil, tetap berdampak pada keuntungannya. Luthfi menambahkan bahwa mayoritas pembeli di agennya adalah pemilik warung yang kemudian menjual kembali LPG 3 kg tersebut.
Dengan tingginya permintaan dan perputaran uang yang cepat, LPG 3 kg menjadi komoditas yang rentan terhadap praktik penimbunan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan sangat krusial untuk mencegah hal tersebut.
