Menteri BUMN, Erick Thohir, mendadak dipanggil Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di tengah Rapat Kerja Komisi VI DPR pada Senin (4/11). Pertemuan tersebut membahas rencana peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga baru yang akan diluncurkan pada 7 atau 8 November mendatang.
Erick Thohir menyatakan bahwa Dasco memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Danantara. "Tadi arahan dari Pak Dasco jelas didukung karena itu sesuai dengan target-targetnya, rencana tanggal 7 atau 8 November," ujar Erick kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Meskipun demikian, Erick belum memberikan detail mengenai pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan Danantara. Ia hanya menyebutkan bahwa kedua lembaga tersebut masih dalam tahap kajian teknis untuk menentukan sinergi yang efektif.
"Makanya kami di BUMN bersiapkan fasilitas tadi, perkantorannya nanti kajiannya kami sinergikan," jelasnya.
Erick juga telah menyiapkan kantor untuk BPI Danantara di salah satu aset milik PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). "Kantor Danantara sudah kami siapkan, itu salah satu aset Bank Mandiri," tambahnya.
Kajian mendalam mengenai sinergi antara BPI Danantara dan Kementerian BUMN akan melibatkan Kementerian Keuangan sebagai pemegang aset perusahaan BUMN. Hal ini bertujuan untuk memastikan kolaborasi yang efektif antar lembaga.
Sebelum pertemuan dengan Dasco, Erick Thohir sedang memaparkan program kerja dan anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2025 di hadapan Komisi VI. Namun, ia meninggalkan ruang rapat untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI.
Ketua Komisi VI, Adisatrya Suryo Sulisto, menjelaskan bahwa Dasco menghubungi Komisi VI untuk meminta izin agar Erick Thohir dapat bertemu dengannya. Pertemuan tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai Danantara.
"Ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta untuk Pak Menteri bertemu dulu dengan beliau, karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara," ujar Adisatrya.
Pimpinan rapat pun mengizinkan Erick Thohir untuk meninggalkan ruangan rapat kerja dengan Komisi VI. "Pak Menteri kami izinkan untuk meninggalkan tempat dulu," ucapnya.
