Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan, mencapai 1,6 juta pada tahun lalu. Tren ini menunjukkan penurunan sebesar 28,63% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Salah satu faktor utama di balik penurunan ini adalah meningkatnya jumlah perempuan mandiri. Kesempatan pendidikan dan karier yang semakin terbuka telah mendorong perempuan untuk meraih kemandirian finansial. Data BPS menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan pekerja formal masih di bawah laki-laki, persentase perempuan sebagai tenaga profesional mendekati jumlah laki-laki. Angka ini terus meningkat setiap tahun sejak 2010 hingga 2023, mencerminkan peluang yang semakin luas bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP UNAIR), Bagong Suyanto, menilai bahwa meningkatnya jumlah perempuan mandiri menjadi salah satu penyebab penurunan angka pernikahan. "Kesempatan perempuan untuk bersekolah dan bekerja semakin terbuka lebar. Ketergantungan perempuan juga menurun," ujar Bagong.
Data BPS 2024 menunjukkan penurunan angka pernikahan di beberapa wilayah, seperti Jakarta (turun 4.000), Jawa Barat (turun 29 ribu), Jawa Tengah (turun 21 ribu), dan Jawa Timur (turun sekitar 13 ribu).
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menyelesaikannya dalam waktu empat tahun. Hal ini disampaikan Prabowo dalam retret bersama Kabinet Merah Putih pada akhir pekan lalu. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, melalui unggahan Instagramnya, menyampaikan pesan Prabowo: "Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya."
Prabowo juga meminta agar Otorita IKN tidak hanya merampungkan gedung-gedung eksekutif, tetapi juga dua gedung triaspolitika lainnya, yakni gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.