Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, secara mengejutkan menunjuk Elon Musk sebagai pejabat di pemerintahannya. CEO Tesla ini akan memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru dibentuk, berkolaborasi dengan mantan kandidat presiden dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy.
"Elon Musk dan Ramaswamy akan membuka jalan bagi pemerintahan saya untuk membubarkan birokrasi pemerintah, memangkas regulasi yang berlebihan dan pengeluaran, serta merestrukturisasi badan-badan federal," ujar Trump dalam keterangan pers.
Departemen baru ini dibentuk untuk mewujudkan impian lama Partai Republik dalam mereformasi sistem pemerintahan. Elon Musk dan Ramaswamy akan memberikan saran dan bimbingan dari luar pemerintahan, yang berarti peran mereka bersifat informal dan tidak membutuhkan persetujuan Senat. Hal ini memungkinkan Elon Musk untuk tetap menjalankan perannya sebagai CEO Tesla, SpaceX, dan X (Twitter).
"Departemen baru tersebut akan bekerja sama dengan Gedung Putih serta Kantor Manajemen dan Anggaran untuk mendorong reformasi struktural berskala besar, dan menciptakan pendekatan kewirausahaan terhadap pemerintahan yang belum pernah terlihat sebelumnya," tambah Trump.
Departemen ini akan beroperasi hingga 4 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan 250 tahun penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan.
Dukungan Elon Musk terhadap Donald Trump selama kampanye Pemilu Amerika Serikat diyakini akan memberikan keuntungan bagi nilai pasar perusahaan miliknya. Analis ekuitas Daniel Ives dari Wedbush Securities menilai, "Jelas bahwa Musk akan memiliki peran besar di Gedung Putih dengan jangkauannya yang semakin luas di banyak lembaga federal."
Langkah Trump ini memicu spekulasi tentang bagaimana Elon Musk akan menggunakan pengaruhnya di pemerintahan untuk mendorong kebijakan yang mendukung bisnisnya, terutama di bidang kecerdasan buatan (AI) dan kripto.
